Menkes Minta Kesehatan Gigi Jadi Prioritas, PDGI Perkuat Layanan Primer

Gigisehat - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan gigi dari hulu ke hilir, mulai edukasi dini hingga pemerataan tenaga medis, demi menekan tingginya beban penyakit gigi dan mulut di Indonesia.

Pesan itu disampaikannya saat melantik Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025–2030 di Jakarta, Sabtu (14/6).

Dalam keterangan resmi sehari setelahnya, Minggu 15 Juni 2025, Menkes Budi mengutip temuan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau hampir 9 juta penduduk.

Baca Juga: 20 Fakultas Kedokteran Gigi Terbaik di Indonesia Bisa Jadi Pilihan

“Saya kaget ketika melihat datanya. Ternyata masalah kesehatan gigi itu yang paling tinggi di masyarakat, bahkan melebihi hipertensi. Sekitar 50 persen masyarakat usia 0–60 tahun mengalami gigi berlubang, 37 persem kehilangan gigi, dan 12,4 persen mengalami masalah gusi,” ujarnya.

Fokus pada Edukasi dan Pencegahan

Menkes menilai pendekatan promotif dan preventif harus dimulai sejak bangku pendidikan anak usia dini.

Ia meminta materi kesehatan gigi diintegrasikan ke kurikulum PAUD, TK, dan SD agar anak belajar menyikat gigi yang benar, sekaligus mengajak masyarakat rutin memeriksakan gigi tiap enam bulan.

“Saya bekerja berbasis ranking. Kalau data menunjukkan masalah gigi paling tinggi, maka intervensinya harus kita prioritaskan. Jangan sampai kesehatan gigi terus diabaikan,” tegasnya.

Kementerian Kesehatan juga meminta PDGI menyusun standar layanan dasar di Puskesmas—dari pemeriksaan, penambalan, perawatan akar dan gusi, hingga penyediaan gigi palsu bagi lansia.

Pemerintah, lanjut Budi, telah mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah terpencil dan membuka peluang insentif serupa bagi dokter gigi.

Tantangan SDM: Spesialis Masih Minim

Ketua Umum PB PDGI drg. Usman Sumantri menyambut arahan tersebut dan menegaskan komitmen organisasi memperkuat peran dokter gigi di layanan primer.

Saat ini Indonesia memiliki 53.886 dokter gigi, namun hanya 699 di antaranya berpredikat spesialis—setara satu spesialis untuk sekitar 62 ribu penduduk.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan 56,9 persen penduduk di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut; 88 persen di antaranya menderita karies.

"Hanya 6,2 persen masyarakat menyikat gigi dengan benar. Artinya, hanya satu dari 16 orang yang menyikat gigi secara benar,” kata drg. Usman.

PDGI, lanjut dia, mengusulkan penempatan dokter gigi di Puskesmas yang masih kosong, penguatan fasilitas seperti rontgen dan scaling dasar, serta program edukasi dan pencegahan di sekolah.

“Kami siap bantu isi Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi. Saat ini, masih ada 26,8 persen Puskesmas yang belum terisi,” tambahnya.

Pembiayaan dan Beasiswa

Organisasi profesi itu mengapresiasi langkah Kemenkes memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk layanan gigi.

Baca Juga: Peneliti Jepang Temukan Obat Bantu Tumbuhkan Kembali Gigi

Data BPJS 2022 mencatat lebih dari 11 juta kunjungan layanan gigi, dengan proyeksi biaya Rp1,2 triliun pada 2030.

“Padahal yang terlayani baru sekitar 10 persen dari mereka yang membutuhkan. Kalau layanan gigi lebih luas terjangkau, tentu ini akan berpengaruh besar terhadap beban biaya dan kualitas hidup masyarakat,” jelas Usman.

PDGI turut mendorong perluasan beasiswa LPDP afirmasi bagi calon dokter gigi dan spesialis, agar kebutuhan SDM di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan segera terpenuhi.

Dengan kolaborasi pemerintah, profesi, dan fasilitas kesehatan, diharapkan akses dan kualitas layanan kesehatan gigi dapat meningkat, guna menurunkan tingginya prevalensi penyakit gigi dan mulut di Tanah Air.***

Kunjungi Instagram dan YouTube gigi sehat....!