Pemerataan Dokter Spesialis Gigi di Jateng Mendesak Dilakukan

Gigisehat - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pemerataan dokter spesialis gigi dan mulut sebagai kebutuhan mendesak dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, masih terdapat 31 puskesmas di Jawa Tengah yang belum memiliki dokter spesialis gigi dan mulut.

Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan.

Komitmen itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Jawa Tengah bersama Pengurus Cabang PDGI se-Jawa Tengah di Hotel Metro, Kota Semarang, Sabtu, 13 Desember 2025.

Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya peran strategis tenaga kesehatan gigi dalam sistem pelayanan kesehatan primer.

Baca Juga: Peneliti Jepang Temukan Obat Bantu Tumbuhkan Kembali Gigi

“Profesi kedokteran gigi ini penting. Harus dilakukan upaya preemptif dan preventif (tindakan pencegahan). Orang di desa sakit gigi baru periksa kalau sudah bengkak,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Pernyataan ini menegaskan, masalah kesehatan gigi dan mulut kerap diabaikan hingga mencapai tahap lanjut, yang sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi dan deteksi dini.

Secara ilmiah, kesehatan gigi dan mulut berhubungan erat dengan kesehatan sistemik, termasuk risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, dan infeksi kronis.

Karena itu, keterbatasan dokter gigi di puskesmas tidak hanya berdampak pada keluhan nyeri gigi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara luas.

Gubernur Ahmad Luthfi juga menyoroti tingginya beban kerja dokter gigi di puskesmas. Satu puskesmas umumnya melayani warga dari banyak desa dalam satu kecamatan, sehingga kebutuhan akan pemerataan dan penambahan tenaga medis menjadi semakin krusial.

Dalam konteks ini, organisasi profesi dinilai memiliki peran penting untuk mendorong distribusi tenaga kesehatan yang lebih adil.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mendorong PDGI untuk memperkuat literasi kesehatan gigi dan mulut melalui pendekatan promotif dan preventif.

Upaya ini meliputi edukasi kebersihan gigi sejak usia dini, kampanye pemeriksaan rutin, serta pencegahan penyakit gigi dan mulut berbasis komunitas.

Selain itu, PDGI Jawa Tengah diminta segera menyerahkan roadmap layanan kesehatan gigi agar dapat dilibatkan secara aktif dalam program Dokter Spesialis Keliling (Speling).

Program ini merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendekatkan layanan dokter spesialis kepada masyarakat di daerah yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan rujukan.

Harapan besar juga disematkan kepada pengurus PDGI Jawa Tengah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

“Selamat mengabdi untuk bangsa dan negara. Semoga pengurus baru memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah,” ucap Gubernur.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut datang dari Pengurus Besar PDGI. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PDGI, drg. Eka, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadirkan layanan kesehatan inovatif.

“Luar biasa yang dikembangkan di Jawa Tengah. Ada Dokter Spesialis Keliling. Ini patut dicontoh daerah lain,” katanya.

Secara empiris, program Speling menunjukkan capaian yang signifikan. Hingga 5 November 2025, program ini telah menjangkau 722 desa di Jawa Tengah dengan total sasaran sekitar 73.813 jiwa.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa model layanan kesehatan berbasis mobilitas dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi ketimpangan akses layanan spesialis.

Baca Juga: 20 Fakultas Kedokteran Gigi Terbaik di Indonesia Bisa Jadi Pilihan

Dengan penguatan peran PDGI, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta pendekatan promotif dan preventif yang berkelanjutan, pemerataan dokter spesialis gigi dan mulut di Jawa Tengah diharapkan dapat terwujud.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan gigi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.***